Awas Politik Dagang Sapi di Pilpres

Hasil hitung cepat (quick count) pemilu legislatif lalu mengindikasikan tidak ada parpol yang bisa memperoleh jumlah suara minimal untuk mengusung capres, sebesar 25 persen dari total jumlah suara sah. Artinya menurut Undang Undang Pemilu, parpol-parpol itu harus berkoalisi pada Pilpres mendatang. Proses koalisi yang dilakukan parpol inilah yang perlu dicermati masyarakat. Agar tidak tertipu dengan kelakuan para elit parpol yang kerap melakukan politik dagang sapi dalam melakukan komunikasi politiknya. Dimana negosiasi koalisi berdasarkan kesepakatan pembagian jabatan-jabatan strategis pemerintahan.


Praktek politik dagang sapi ini sangat rawan terjadi  kembali di Pilpres 2014.  Banyak parpol yang terang-terangan meminta jatah calon wakil presiden sebagai syarat agar mau berkoalisi dengan parpol yang memiliki jumlah suara lebih besar, seperti PDI Perjuangan, Golkar dan Gerindra.

Lihat saja bagaimana Ketua Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) DPP Partai Amanat Nasional, Joncik Muhammad yang menegaskan bahwa pencalonan Hatta Rajasa menjadi calon wakil presiden menjadi harga mati persayaratan untuk berkoalisi. Begitu juga Partai Kebangkitan Bangsa yang meminta jabatan yang sama sebagai syarat koalisi ke PDI Perjuangan.

Padahal idealnya, koalisi dalam pilpres harus dibangun dengan partai atau tokoh yang memiliki kesamaan cita-cita dan platform. Seperti kemungkinan koalisi parpol-parpol Islam yang memiliki platform sama. Ataupun koalisi PDI Perjuangan dan Nasional Demokrat yang ‘katanya’ tanpa ada iming-iming jabatan apapun dari Nasdem.

Gaya politik dagang sapi yang bersifat transaksional ini jelas-jelas bakal merugikan rakyat nantinya. Karena presiden yang terpilih dari proses ini biasanya akan tersandera dengan berbagai kesepakatan dalam koalisi. Sehingga sulit mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat. Serta melemahkan penegakan hukum yang secara otomatis berdampak terhadap semakin banyaknya koruptor di negeri ini.

Kita bisa lihat bagaimana kinerja pemerintahan yang begitu lemah dalam menangani beberapa kasus seperti Bank Century, mafia hukum dan lumpur Lapindo. Ini adalah bentuk tersanderanya pemerintah yang berkuasa akibat dari praktek politik dagang sapi yang dilakukan pada saat membentuk koalisi.

Politik dagang sapi juga hanya akan memunculkan pejabat yang tidak berintegritas. Seperti jabatan menteri yang idealnya diisi oleh professional serta sesuai dengan kemampuannya, nantinya malah akan dibagi-bagikan kepada para elit parpol yang menjadi mitra koalisi. Sehingga tidak akan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Karena itu,  dalam Pilpres 2014 ini, gaya politik dagang sapi itu harus dihilangkan. Parpol harus dipaksa berkoalisi punya kesamaan cita-cita, platform dan program. masyarakat harus sangat berhati-hati dalam memilih. Jangan lagi mengulangi kesalahan pemilu-pemilu sebelumnya, dengan menjatuhkan pilihan kepada pasangan capres dan cawapres yang diusung dari koalisi politik dagang sapi itu.

http://www.wajahbaru.com/2014/04/parpol-islam-pecah-terus.html

"Kita tidak tahu bagaimana hari esok, yang bisa kita lakukan ialah, berbuat sebaik baiknya dan berbahagia pada hari ini". Samuel Taylor Coleridge