Golput Kaum Merugi Pemilu 2014

MENURUT data, para simpatisan golongan putih alias golput adalah barisan kaum berpikir di sejumlah kota besar. Artinya, tingkat pendidikan rata-rata pendidikan yang dimiliki partisan golput adalah menengah ke atas, termasuk berada di tingkat kemampuan ekonomi menengah ke atas pula. Ironisnya, di level kemampuan inilah semestinya analisa dampak keuntungan dan kerugian mengabaikan penggunaan hak pilih lebih matang dimiliki. Utamanya, di tengah kondisi carut marutnya pelaksanaan pemilihan umum di Bumi Pertiwi yang masih tak "bersih".

Kelompok anti-golput justru diisi mayoritas masyarakat yang tingkat pendidikannya menengah ke bawah, dari tingkat perekonomian yang sama, menengah ke bawah, yang mayoritas tersebar di wilayah bukan melulu kota besar, kabupaten, dan desa. Yang beberapa di antaranya kurang memiliki kemampuan menganalisis dampak keuntungan dan kerugian dari penggunaan hak pilih di ajang pemilihan umum. Namun mereka antusias datang ke bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya.

Golput Kuno
 foto:VIVAnews

Kisah carut marut ketidaksempurnaan pelaksanaan pemilihan umum yang melanggar asas langsung, umum, bebas, dan rahasia sudah menjadi catatan rutin di negeri ini. Contoh saja, hasil perhitungan suara sah yang selalu diperdebatkan di setiap pemilu. Lantas, kertas suara yang kosong disinyalir kuat justru digunakan oleh kelompok tertentu untuk memenangkan partai tertentu peserta pemilu. Rugi, kan?

Kerugian lain yang bakal dihadapi adalah kaum apatis golput tak ikut serta dalam perjalanan sejarah sebuah negara dan bangsa bernama Indonesia. Patut digarisbawahi, satu suara berpengaruh pada jumlah suara keseluruhan. Pembangunan nasional pun yang kelak menjadi korban, bukan lagi perseorangan. Program pembangunan yang disiapkan presiden terpilih bakal tak didukung mayoritas penduduk. Alhasil, kesuksesan pembangunan dan pembaharuan bangsa dan negara bak jauh panggang dari api.

Simpatisan golput juga dikecam sebagai pendompleng demokrasi yang tidak memberikan sumbangsih, tapi malah mendompleng tinggal di negeri ini. Mereka disebut-sebut ikut merasakan dan menikmati kebijakan pemerintah namun pasif partisipasi mendukung pertumbuhan demokrasi negeri.

Sejumlah pengamat memperkirakan, angka golput bakal melonjak di Pemilu 2014 ini. Dan bila hal itu terjadi, bahkan kalau jumlah golput menembus angka di atas 50 persen, hasil pemilu dinyatakan tidak sah. Alhasil, pemilu harus diulang.

Bayangkan bila itu menjadi kenyataan. Berapa kerugian waktu dan materi yang mesti dirogoh ulang? Berapa lama lagi pembangunan harus ditunda? Berapa kerugian yang justru bakal dialami warga negara yang tak memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang tinggi untuk melanjutkan hidup? Sebegitu tegakah?

Percayalah, di setiap generasi pemilu acap hadir kandidat legislatif baru yang bisa dijadikan pilihan terbaik dari yang ada. Apalagi di ajang Pemilihan Umum Legislatif pada 9 April 2014 dan Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Tentunya para kandidat tersebut mesti memenuhi syarat bersih hukum, berpengalaman membela kepentingan rakyat banyak sebelum masa kampanye digelar, menawarkan program yang masuk akal dilaksanakan, dan masih banyak lagi kriteria baik dan benar lainnya.

Jadi mohon direnungkan. Sekarang saatnya tak lagi menjadi kaum apatis yang merugi.(EPN)