Kaum Muslim Wajib Hukumnya Milih Wakil Rakyat

Kaum Muslim Wajib Hukumnya Memilih Wakil Rakyat

PEMILIHAN umum tinggal menghitung jam. Esok pagi, persis pada 9 April, sedianya pesta demokrasi berwujud perhelatan akbar pemilihan umum serempak digelar di seluruh penjuru Tanah Air. Setiap warga negara yang sah dan berhak memilih bakal menentukan wakilnya yang kelak duduk di kursi legislatif. Mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hingga Dewan Perwakilan Daerah Indonesia.

Di saat yang sama, hadir sekelompok masyarakat yang menggadang-gadangkan kebebasan berekspresi atas nama hak asasi manusia, yang justru berseberangan dengan semangat kebersamaan demi kemajuan negeri. Mereka menamakan dirinya sebagai kelompok golongan putih, spesialis mencoblos bagian putih di kertas suara pemilu, dengan tujuan membuat angka suara mereka tidak sah masuk hitungan total. Atau sepakat menggalang solidaritas tak hadir di bilik suara. Lagi-lagi, tentu dengan mengangkat tinggi-tinggi hak kebebasan individu dalam bersikap. Padahal secara sadar atau tanpa sadar, malah menyematkan diri dengan predikat kaum apatis oportunis yang mendompleng tinggal dan hidup di negeri ini.

Majelis Ulama Indonesia tentu tak bergeming, tak tinggal diam. Buktinya, fatwa haram golput diluncurkan, pasca-Ijtima Ulama pada 2009. Para dai dan juru dakwah serta merta bertugas menyebarkan informasi fatwa haram golput kepada para umat muslim di Bumi Pertiwi.

Sebenarnya, filosofi fatwa ini boleh disebut sebagai panduan pengingat umat. Sebab, yang sebenarnya wajib yang dimaksud adalah mesti memilih pemimpin yang memenuhi kriteria islami. Ketua MUI Din Syamsuddin saja angkat bicara. Menurut dia, umat Islam yang tak menggunakan hak pilih alias golput justru merugikan Islam. Padahal ada calon pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, memiliki kemampuan sebagai pemimpin, dan mau memperjuangkan umat. Karenanya, umat Islam wajib memilih kandidat berkriteria tadi.

Satu nukilan ini bisa menjadi tambahan keyakinan mengenai kewajiban atas hak yang dimiliki. Hizbut Tahrir Indonesia mengimbau bahwa memilih dalam pemilu adalah hak. Dan setiap penggunaan hak pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat kelak. Maka, pastikanlah bahwa hak itu digunakan dengan sebaik-baiknya dengan cara memilih calon anggota legislatif yang memenuhi kriteria kebaikan.

Pejuang pendidikan Islam Tanah Air, Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, MA. M.Phil. turut menyumbangkan harapan dan keyakinannya. Putra ke-9 pendiri Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur, itu menyatakan bahwa tak mau ikut pemilu karena kecewa dengan pemerintah dan anggota DPR, atau partai politik Islam adalah hak setiap orang. Tapi ingatlah, jika Anda dan jutaan yang lain tidak ikut pemilu, maka jutaan orang fasik, sekuler, liberal, atheis akan ikut pemilu untuk berkuasa dan menguasai semua. Dia menyitir Ali bin Abi Thalib—sahabat Nabi Muhammad SAW—berkata: "Kezaliman akan terus ada. Bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang baik…"

Bila mau menyimak lebih mendalam, Islam telah menegaskan ihwal tata cara kewajiban menaati pemimpin. Kepala negara atau kepala daerah adalah pemimpin yang melaksanakan urusan pemerintahan (al-hakim), yang bertugas menerapkan hukum (munafidz al-hukm) di tengah-tengah masyarakat.

Dalam konteks ini Alquran menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ
"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kalian." (QS an-Nisa [4]: 59)

Ayat ini menjelaskan bahwa wajib hukumnya menaati uli al-amr. Yaitu orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat (al-hakim). Pengertian uli al-amr dalam bahasa Arab tidak berarti yang lain, kecuali hanya al-hakim. Walau begitu, ayat ini tidak berlaku untuk semua uli al-amr, melainkan uli al-amr minkum, yakni uli al-amr dari kalangan umat Islam.

Karena itu, menaati kepala negara atau kepala daerah muslim yang menjalankan hukum Allah adalah wajib. Mengangkat mereka pun hukumnya wajib. Sebab jika mereka tidak ada, kewajiban untuk menaati mereka pun tidak bisa dijalankan. Dengan demikian, hukum memilih atau mengangkat para Wakil Rakyat pun menjadi wajib. Itulah bagian dari dallah iltizam ayat di atas. Dan para ulama sepakat, kewajiban dalam konteks ini bukanlah kewajiban orang per orang (fardhu 'ain), melainkan kewajiban orang secara kolektif (fardhu kifayah). Wallahu a’lam.

Wahai, saudaraku. Pilihanmu, pilihanku, pilihan kita: adalah jalan syar'i yang menentukan sejarah negeri ini, Indonesia. (EPN)

Jangan Golput