Pilpres 2014 Satu atau Dua Putaran?

SEJARAH mencatat, pemungutan suara yang diselenggarakan pada 8 Juli 2009 sukses menghasilkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai pemenang penjabat posisi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Keduanya unggul dengan perolehan suara 60,80 persen, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Dan hasil itu diperoleh hanya dalam satu putaran pemilu. Ini kesuksesan yang patut diacungi jempol.

Kesuksesan pemilu—termasuk pemilu satu putaran—memang tak lepas dari tangan dingin Komisi Pemilihan Umum, kerja berat, memang.

Sedianya, tiga bulan mendatang, tepatnya pada 9 Juni 2014, Indonesia akan menggelar pemungutan suara Pilpres 2014, pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama. Bila saja tak ada pasangan calon yang berhasil mengantongi suara lebih dari 50 persen—dengan sedikitnya 20 persen suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia—mau tak mau harus dilakukan pemilihan putaran kedua.

Tahapan pilpres putaran pertama mulai digelar setelah partai politik membentuk koalisi untuk menentukan pasangan capres dan cawapres. Sebab merujuk hasil Pemilihan Umum Legislatif (DPR-RI, DPRD, dan DPD) 2014 silam, hampir tak mungkin ada parpol yang bisa mencalonkan kandidat capres-cawapres masing-masing karena tak satu pun sukses meraih 25 persen suara sah nasional. Syarat Undang-undang Pemilu itulah yang tak ayal mengharuskan parpol mesti berkoalisi.

Fakta hitung cepat sejumlah lembaga survei menjabarkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengantongi suara sekitar 19,02 persen. Posisi itu disusul Partai Golongan Karya dengan perolehan suara sekitar 14,72 persen. Posisi papan atas berikutnya diisi Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan suara sekitar 11,89 persen. Di papan tengah, hadir Partai Demokrat dengan perolehan suara 9,78 persen. Posisi berikutnya diikuti Partai Kebangkitan Bangsa dengan sekitar 9,21 persen, dan Partai Amanat Nasional dengan pendapatan suara sekitar 7,51 persen. Peringkat berikutnya adalah level papan bawah yang posisinya diisi Partai Keadilan Sejahtera dengan rata-rata 6,75 persen, Partai Nasional Demokrat dengan sekitar 6,67 persen, Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan suara sekitar 6,62 persen, dan Partai Hati Nurani Rakyat dengan pendapatan sekitar 5,28 persen suara nasional.

Sebut saja, skenario koalisi berjalan mulus. Proses selanjutnya, KPU akan menerima data tahap pencalonan, yang kemudian dilanjutkan dengan periode kampanye dalam rangka penajaman visi, misi, dan program pasangan capres dan cawapres. Selepas ini, barulah semua peserta memasuki periode masa tenang.

Sekali lagi bila semua berjalan sempurna, bila kandidat yang dijagokan sukses merebut angka 50 persen seperti yang dialami SBY pada Pemilu 2009, Pemilu Presiden 2014 bakal bisa berlangsung satu putaran.

Asa senada juga dilontarkan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan T.B. Hasanuddin. Menurut Ketua Dewan Perwakilan Daerah PDIP Jawa Barat itu, PDI-P yang menjagokan Joko Widodo optimistis memenangi pemilu presiden dalam satu putaran. Dengan catatan, jika mesin partainya solid dan mengevaluasi kinerja pada saat pemilu legislatif silam.

Boleh jadi, pemilu satu putaran menjadi idaman semua pihak di negeri ini. Maklum, sederet konsekuensi serius bakal hadir di depan mata bila saja sudah menyebut pergelaran pemilu dua putaran. Silakan menyimak.

Belum lama berselang, Kementerian Keuangan RI menggelontorkan dana kepada KPU sebesar Rp 1,7 triliun. Rinciannya, sebesar Rp 1,3 triliun untuk honorarium satuan perlindungan masyarakat dan sebesar Rp 409 miliar buat tambahan pembuatan tempat pemungutan suara.

Tak cuma itu. Kepolisian pun mendapat anggaran Rp 1,6 triliun berikutnya dari pemerintah untuk pengamanan utama pemilu. Angka barusan, menurut Kepala Polri Jenderal Polisi Sutarman masih tak mencukupi. Targetnya, Polri menganggarkan Rp 3,5 triliun buat distribusi logistik, pengamanan kampanye, periode masa tenang, hingga masa pasca-pelantikan presiden. Ini baru soal biaya.

Ihwal ketidaksempurnaan pelaksanaan pemilu pun sepatutnya dipertimbangkan bila saja Pemilu Presiden 2014 menjalani dua putaran. Tengok saja kisah distribusi surat suara yang acap tak tepat waktu. Belum lagi ditambah segudang kasus money politics dan berbagai kecurangan oleh para punggawa pengawal pelaksanaan pemilu di sejumlah wilayah. Bukan tak mungkin, kecurangan bakal melonjak di momentum pemilihan presiden. Jadi, tak heran Sutarman berencana mengajukan angka yang lumayan untuk pengamanan.

Nah… Masih mau pilpres dua putaran?

Nelson Mandela

“Kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Ketika seseorang mengabdi kepada rakyat dan negara, ia pasti bisa beristirahat dengan tenang untuk selamanya”. Nelson Mandela