Berpolitik Secara Santun VS Etis

http://www.benhil.net/search/label/Sosial%20Politik
 Jakarta, 05/09 (WajahBaru) Tampaknya sampai saat ini masih banyak salah kaprah yang diidap masyarakat baik kalangan bawah maupun atas terkait dengan perbedaan makna santun dan etis.

Ketika Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki meminta semua pihak untuk berpolitik dengan santun, dengan jalan menjauhi fitnah-fitnah yang dilontarkan siapa pun di ranah publik dan diarahkan ke pemerintah, maka sesungguhnya yang dimaksud Teten bukanlah berpolitik dengan santun, tapi etis.

Makna kesantunan jauh berbeda dengan makna etika. Itu sebabnya, adjektiva santun pun harus dibedakan dengan garis yang tebal untuk tidak melintasi makna etis.

Kesantunan tidak memiliki landasan universal seperti etika. Untuk kultur Jawa, seorang yang berbicara pelan kepada yang lebih tua bisa dikategorikan santun dan berbicara keras bisa dibilang tidak santun. Ini jelas beda dengan adat suku Batak, yang kesantunan berbicaranya tak ditentukan oleh pelan kerasnya volume suara pembicara.

Namun, soal etika, yang menyangkut moralitas, baik di Jawa maupun di Tapanuli, memiliki standar yang kurang lebih serupa. Memfitnah, menipu, mencuri sudah masuk wilayah etika yang jelas dianggap buruk di mana pun.

Salah kaprah dalam memaknai antara santun dan etis juga pernah menjadi salah satu fenomena sengkarut politik. Setidaknya, keruwetan semantik itu pernah terjadi di era kepresidenan Abdurahman Wahid alias Gus Dur dan era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Gus Dur saat menjelang pelengserannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang antara lain dimotori politisi Partai Amanat Nasional Amien Rais, sempat berdiri di Istana Negara dalam busana tidur dalam sorotan kamera pers. Serta merta salah seorang lawan politiknya yang juga politisi Senayan mencelanya bahwa tindakan Gus Dur itu tidak etis karena bercelana kolor di depan Istana.

Penilaian tidak etis itulah masalahnya. Sebenarnya yang tepat adalah tidak santun. Tak ada aspek moral yang dilanggar Gus Dur dengan mengenakan busana tidur di depan Istana. Dia cuma melanggar etiket atau tata cara berbusana bagi seorang presiden yang sedang berkuasa. Jadi Gus Dur boleh dinilai tidak etiket, bukannya tidak etis.

Kasus yang serupa sering dilontarkan terhadap mantan gfubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang kerap melontarkan kata-kata yang dianggap lawan politiknya sebagai kotor dengan menyebutnya tidak etis. Pilihan diksi dalam berucap cenderung berurusan dengan perkara etiket bukan etika.

Namun ketika Teten Masduki berbicara tentang fitnah-fitnah yang dilontarkan pegiat media sosial, Jon Riah Ukur Ginting atau yang kerap disapa Jonru, di akun media sosial yang membahas asal muasal orang tua Presiden Jokowi yang disebutnya serba belum jelas, perkara etika yang mencuat di sana bukan sekadar kesantunan dalam berpolitik.

Tidak bodohi masyarakat Teten berpesan kepada seluruh pihak untuk tidak membodohi masyarakat, tapi jika ingin mengkritik kebijakan dibenarkan agar ada manfaat bagi kemajuan bersama.

Jangan membodohi masyarakat. Kritiklah kebijakan-kebijakan pemerintah kalau ada yang kurang tepat, sehingga bermanfaat untuk kemajuan masyarakat, kata Teten.

Memfitnah orang yang sekaligus membodohi publik adalah perbuatan amoral yang melanggar hati nurani, bukan sekadar melanggar adat kebiasaan suatu komunitas sosial yang dimasukkan dalam kategori etiket.

Apakah pelanggaran etika dalam berpolitik dapat dikategorikan sebagai kriminalitas yang berurusan dengan hukum pidana? Dalam kasus-kasus tertentu mungkin bisa dimasukkan sebagai perkara pidana atau dalam kasus-kasus lainnya jelas tidak.

Itu tak beda dengan pelanggaran etika dalam jagat jurnalisme. Ada pelanggaran etika yang tak bisa dimasukkan sebagai pelanggaran hukum pidana, tapi ada yang bisa dikategorikan sebagai perkara pidana.

Ketika seorang jurnalis menerima "suap" sebagai imbalan tidak memberitakan kejahatan yang dilakukan oknum yang membakar lahan hutan atas perintah bos perusahaan industri minyak sawit, sang jurnalis melakukan pelanggaran etis yang berat tapi tak bisa dipenjara. Tapi ketika jurnalis itu menerima suap yang secara sah terbukti bahwa suap itu bagian dari hasil korupsi seorang pejabat, sang jurnalis layak masuk penjara.

Dalam jagat politik, pelanggaran etis tampaknya begitu kompleks sehingga pelakunya yang merupakan politisi licin dan licik bisa berkelit dari jeratan hukum pidana.

Publik terutama kalangan elite tampaknya perlu memahami perbedaan semantik antara perkara kesantunan dan etika ini. Dalam sejarah pasang surut perpolitikan bangsa, pemilihan diksi oleh seorang politisi bisa dinilai berbeda-beda oleh generasi-generasi yang berbeda. Watak kata-kata yang oleh generasi tertentu dipandang tak punya nilai positif atau negatif boleh jadi akan diberi muatan nilai negatif oleh generasi berikutnya.

Kata "sundal" yang digunakan Bung Karno dalam salah satu artikel yang ditulisnya, jelas dipandang sebagai diksi yang tak mengandung muatan nilai positif atau negatif saat artikel itu dipublikasi. Namun, oleh redaktur atau pembaca masa kini, kata itu bisa dipandang "kotor" dan "negatif" sehingga tak cukup santun untuk disampaikan di ranah publik.

Tentu saja, pemilihan diksi itu hanya menyangkut perkara kesantunan, atau etiket tapi bukan berhubungan dengan etika atau moralitas. Namun jika kata "sundal" itu digunakan untuk menista seseorang, entah itu warga biasa atau tokoh politik, perkaranya sudah masuk ke zona etika, kapan pun dan di mana pun. (WB/Ant)

M. Sunyoto