Empat Dosen Undip Diduga Pro HTI

Universitas Diponegoro

Semarang, (WajahBaru 25/5/2018) - Nuswantoro Dwiwarno Kepala Unit Pelaksana Tugas Humas Universitas Diponegoro menjelaskan sidang etik menyangkut empat dosen Undip diduga pro HTI belum sampai pada kesimpulan.

Sampai hari kedua masih dalam tahap sidang internal dan pengumpulan bukti.

"Tahapan ini ternyata tidak selesai dalam waktu satu sampai dua hari. Karenanya sampai minggu depan belum ada informasi hasil putusan sidang mengingat masih masuk tahap klarifikasi dan konfirmasi," ujar Nuswantoro, Kamis (24/5).

Pada mulanya dikabarkan nasib Prof  Suketi akan ditentukan dalam sidang etik Rabu (23/5) bahwa pegawai negeri harus setia dan konsisten dengan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Sikap pro radikalisme adalah pelanggaran berat, harus diberikan sanksi tegas dengan pemberhentian tidak hormat.

Empat dosen Undip diduga pro HTI itu adalah Prof Suteki Guru Besar Hukum, CA pengajar di Fakultas Sains dan Matematika, FEW dosen FISIP, dan SS pengajar di Fakultas Teknik Industri, beritanya juga dapat dilihat disini, disajikan oleh situs berita online Tagar News.

Diketahui Prof Suteki Guru Besar Hukum Undip diseret ke sidang Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) karena diduga pro paham radikal. Lewat sejumlah postingan di media sosial, Prof Suteki menyiratkan dukungannya pada organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dalam postingan lain, Prof Suteki juga pernah mempertanyakan sejumlah orang yang menyerang Mapolda Riau masuk kategori teroris dan layak dijerat dengan pidana terorisme.

Unggahan-unggahan tersebut memancing reaksi beragam dari netizen, banyak yang meminta Undip bersikap. Dan setelah dilakukan kajian internal, DKKE menyidang Prof Suteki pada Kamis (24/5).

Investigasi Undip dari aduan masyarakat juga menemukan indikasi adanya sejumlah staf pengajar lain yang sepaham dengan Prof Suteki. Yakni CA pengajar di Fakultas Sains dan Matematika, FEW dosen FISIP dan SS pengajar di Fakultas Teknik Industri.

Dalam kesempatan terpisah Suteki menyampaikan bahwa semua tuduhan yang dialamatkan padanya adalah tidak benar. Ia mengatakan dirinya konsisten pada UUD 1945, Pancasila, dan NKRI.

Ia menjelaskan kehadirannya dalam sidang HTI semata kepakarannya dalam rangka memberikan masukan terkait kebebasan menyampaikan pendapat dijamin Undang-undang. Ia menegaskan dirinya bukan anggota HTI. (ags/af)