Membangun Jejaring Anti Teror


Praksis bernegara selalu berada dalam tegangan antara dua kutub saling mengorbankan satu sama lain sebelum mencapai titik keseimbangan yang menjadi pilihan paling ideal.

Begitu juga yang terjadi dalam perkara pemberantasan terorisme lewat peranti hukum, yang memicu tarik-menarik dua kubu, yakni kelompok yang menyetujui pemberian otoritas yang maksimal bagi aparat untuk menangkap terduga teroris sekalipun belum mempunyai dua alat bukti yang kuat.

Kubu yang berseberangan justru mewanti-wanti untuk tidak memberikan ruang yang terlalu besar bagi aparat keamanan dalam pemberantasan terorisme. Kubu yang tak setuju berpandangan bahwa pemberian ruang otoritas yang berlebihan kepada aparat keamanan berpotensi memicu pelanggaran hak asasi manusia, dengan serangkaian konsekwensi yang merugikan kebebasan sipil.

Tampaknya kubu pertama, yang setuju dengan pemberian otoritas penegakan hukum lebih besar kepada aparat keamanan dalam mencegah terorisme mendapat angin politis setelah serangkaian ledakan bom bunuh diri mengguncang Surabaya dengan belasan korban nyawa dan lebih dari 40 orang luka serius.

Baik kalangan eksekutif maupun legislatif sepakat untuk mempercepat perampungan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Pemberian ruang otoritas yang lebih besar bagi aparat penegak hukum dalam memberantas terorisme boleh jadi akan lebih mengefektifkan usaha aparat hukum dalam meningkatkan daya cegah terjadinya petaka akibat ulah teroris.

Namun, di luar pendekatan yuridis dengan revisi undang-undang antiterorisme, ada satu hal krusial yang belum sepenuhnya dilakukan aparat pemerintah dalam ikhtiar pencegahan terorisme, yakni mengoperasikan jejaring aparat negara untuk mengatasi problem terorisme.

Terorisme adalah tindak kejahatan yang dijalankan dengan kerahasiaan sangat tinggi dan pelaku-pelakunya berusaha mengecoh aparat penegak hukum dengan jalan berpindah-pindah alamat domisili dan menggunakan nama-nama samaran. Para teroris juga bekerja dalam satu jaringan yang sangat rapi dan ketika jaringan mereka terdeteksi atau dirasa sudah diikuti jejaknya oleh aparat penegak hukum maka mereka pun bekerja secara individual, melepaskan diri dari jaringannya.

Untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan kaum teroris, aparat penegak hukum pun perlu membangun koordinasi jejaring sesama aparat mulai dari unit terkecil seperti aparat kelurahan, badan intelejen negara, polisi, aparat lembaga pemasyarakatan, dan lembaga terkait.

Yang terjadi selama ini, para warga yang bersimpati dengan organisasi teror di luar negeri dan sempat bergabung dengan mereka lalu kembali ke Tanah Air tak terpantau secara sistemik.

Penggelut masalah terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib menyaksikan betapa minimnya perangkat yang dimiliki aparat di lembaga pemasyarakatan tempat napi terorisme dipenjara.

Tak ada perangkat pemantau nirkabel yang bisa merekam apa saja yang dilakukan dan dikatakan napi saat mendapat kunjungan dari keluarga atau kerabat mereka. Tentu, jika pemantauan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai simpatisan teroris itu dilakukan aparat penegak hukum, apalagi dengan melakukan penyadapan terhadap mereka, kemungkinan terjadinya ekses negatif tak terelakkan.

Itu sebabnya, penyadapan terhadap mereka yang dicurigai sebagai oknum yang berpotensi menjadi teroris perlu diatur dengan kewajiban aparat yang akan menyadap memperoleh izin dari hakim pengadilan negeri.

Koordinasi berbagi informasi di antara aparat yang menjadi bagian dari jejaring penegak hukum pemberantas terorisme juga perlu dilakukan terhadap pelaku transaksi behan-behan kimia yang berpotensi untuk dijadikan bahan peledak sebagai bahan utama pembuatan bom.

Ketika semua upaya pencegahan petaka akibat ulah terorisme ini dijalankan, peran tentara sebagai aparat pertahanan tampaknya tak diperlukan lagi. Tentu aparat militer dibutuhkan dalam memberantas teroris yang bersifat penindakan ketika aparat polisi tak sanggup lagi mengatasinya.

Penyanderaan terhadap awak pesawat yang dilakukan sekelompok teroris atau penguasaan ilegal instalasi industri atau fasilitas umum strategis yang dilakukan oleh teroris juga memerlukan bantuan dari kalangan militer yang ahli dalam pertarungan di medan perang atau situasi segawat medan perang. Namun, untuk tugas menguntit para terduga teroris, memantau pelaku perdagangan bahan kimia berdaya ledak tinggi cukuplah aparat penegak hukum alias aparat keamanan yang bekerja tanpa dibikin kompleks oleh hadirnya aparat pertahanan.

Dengan demikian, agenda yang boleh dibilang wajib dijalankan pemerintah di masa depan dekat, dalam upaya pencegahan malapetaka akibat ulah teroris adalah: membangun jejaring pemantau di antara aparat penegak hukum untuk mengikuti gerak-gerik terduga teroris, melengkapi lapas-lapas yang berisi napi teroris dengan perangkat pemantau nirkabel, yang bisa untuk merekam apa saja yang dilakukan sang napi dan pembicaraan apa saja yang terujar.

Tugas memantau orang-orang yang tercurigai sebagai teroris kian kompleks setelah munculnya fenomena menyedihkan bahwa terorisme bisa dipeluk dan dipraktikkan oleh sebuah anggota keluarga. Setidaknya, aparat perlu memperluas jangkauan pemantauannya terhadap orang-orang yang berpotensi menjadi teroris.

Dalam proyek memberantas terorisme, yang perlu dipikirkan lebih jauh adalah menentukan batas ideal agar kemerdekaa beropini, yang menjadi bagian dari hak asasi manusia, tidak terlanggar.

Ketika wacana terorisme muncul, yang dalam ekspresi faktualnya pernah dilakukan oleh pejuang kemerdekaan Aljazair terhadap kolonialis Perancis, raksasa eksistensialis Jean Paul Sartre berpendapat bahwa teror dapat ditenggang. Dan Sartre pun bebas berbicara dalam bingkai kemerdekaan berekspresi. Tampaknya, aparat pemberantas terorisme pun perlu memahami perbedaan antara pernyataan yang dilontarkan dalam debat akademis filosofis dan ajakan untuk menghasut.

Untuk yang terakhir itu, apalagi sangat berpotensi menyuburkan teror, baik yang berdimensi politis maupun kriminal nonpolitis, aparat perlu bertindak, meringkus sang pengobar teror. (M Sunyoto)