Politikus Pemberdaya Ekonomi Riil


Cukup menarik memperhatikan bagaimana para politikus yang bermanuver dalam konteks perebutan kursi kekuasaan di Pilkada Serentak 2018 ini lewat kampanye-kampanye mereka.

Ramalan bahwa kampanye dengan mengeksploitasi sentimen primordial akan digunakan para dalang politik dan politikus yang berlaga di Pilkada 2018 ternyata tak sepenuhnya terbukti, setidaknya hal itu tak dilakukan oleh para kontestan dalam pemilihan gubernur dan pasangannya di Jawa Timur.

Calon gubernur Saifullah Yusuf dan kompetitornya Khofifah Indar Parawansa dalam kampanye mereka ke daerah-daerah di basis pendukung masing-masing lebih banyak berkampanye tantang pemberdayaan ekonomi riil masyarakat.

Di kawasan kampung nelayan, perajin, produsen makanan, mereka berjanji memberikan bantuan kredit usaha mikro, bantuan konsultasi manajemen, bantuan pemasaran produk yang intinya bersangkut paut dengan sektor ekonomi riil.

Semua ini pantas disyukuri sebab justru di sektor ekonomi kerakyatan inilah persoalan utama warga yang layak diberdayakan. Dan para politikus yang punya latar belakang kehidupan agamis cukup kuat seperti Saifullah maupun Khofifah telah berjalan di rel politik yang paralel dengan yang direkomendasikan oleh prinsip-prinsip demokrasi.

Artinya, baik Saifullah maupun Khofifah tak hendak memperdaya warga dengan mengumbar janji-janji surgawi dengan membangun rumah ibadah atau memperbanyak pesantren di wilayah Jawa Timur. Biarlah janji-janji surgawi itu diutarakan dalam forum-forum keumatan yang eksklusif seperti saat pengajian di majelis-majelis taklim, di acara istighotsah atau mimbar Jumat oleh ulama, bukan umaro.

Saifullah dan Khofifah juga tak perlu berkampanye dengan memberikan janji akan menghajikan atau mengumrohkan para marbot masjid-masjid di Jawa Timur. Kenapa hal ini tak perlu? Pertama, berdasarkan prinsip inklusivisme, politik harus menyetarakan warga dalam mendapatkan manfaat kebijakan publik. Kedua, memberangkatkan marbot berhaji atau berumroh bukanlah pemberdayaan umat.

Argumen bahwa memberangkatkn marbot ke Mekkah untuk berhaji atau berumroh jelas positif secara privat, memberikan pengalaman spiritual yang menjadi salah satu rukun Islam. Namun, kemaslahatannya berhenti hanya pada satu pribadi marbot bersangkutan. Coba, bandingkan dengan mengalokasikan dana itu untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak marbot bersangkutan.

Dengan memberikan tambahan biaya bagi anak-anak marbot itu, ada kemungkinan bahwa ketika sang anak berhasil, anak itu boleh jadi berpeluang menghajikan atau mengumrohkan sang orang tua.

Dalam konteks inilah, saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat gubernur DKI Jakarta dan mempunyai program mengumrohkan para marbot di Jakarta tak perlu dijadikan panduan berkampanye bagi kepala daerah lain yang sedang berburu kekuasaan.

Apalagi jika ditinjau dari perspektif fikih, yang tak mewajibkan kaum marbot yang termasuk kelompok sosial ekonomi bawah untuk berangkat umroh atau haji. Dengan pokok dan sifat pekerjaannya yang memberikan kenyamanan umat beribadah di masjid, marbot sudah menapak ke jalan yang dekat dengan kemuliaan yang ganjarannya surga.

Jadi apa yang mesti direspek dari kebijakan mengumrohkan marbot di saat anak-anak marbot itu masih perlu biaya sekolah hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Kebijakan semacam itu, yakni mengumrohkan marbot, sering dipilih dalam kerangka politik pencitraan untuk menarik hati kaum Muslim, tentu dari kelompok yang belum tercerahkan. Bagi kaum Muslim yang terdidik, memprioritaskan pendidikan anak sudah menjadi pilihan lazim. Baru kemudian memikirkan kepergian beribadah ke Tanah Suci.

Fokus ekonomi riil Tentu lanskap politik menjanjikan yang diperagakan Saifullah Yusuf dan pesaingnya Khofifah dalam berkampanye dengan lebih banyak dan lebih berfokus pada persoalan ekonomi riil warga perlu diteladani oleh para politikus di provinsi lain dalam berkampanye.

Imperatif tentang perlunya fokus ke persoalan ekonomi riil jelas cukup penting bagi politikus yang hendak menjadi pemimpin politik. Harus diakui bahwa masih ada politikus yang cenderung mengeksploitasi sentimen keimanan warga dengan menjanjikan pembangunan rumah ibadah yang lebih banyak dan lebih besar.

Tentang pembangunan rumah ibadah, fakta memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah ibadah yang bertebaran di Tanah Air adalah hasil sumbangan umat, di masing-masing agama, secara swadaya. Itu sebabnya, cukup aneh jika kampanye politik masih berupaya untuk menjanjikan pada umat pembangunan rumah ibadah. Pencitraan untuk tampil religius agaknya bisa dijadikan sangkaan publik terhadap politikus yang menjanjikan pembangunan rumah ibadah dalam kampanye pilkada.

Sebetulnya tak perlu dilakukan pembagian dikotomis antara pemberdayaan warga di sekotor ekonomi riil dan penguatan pembangunan umat di sektor keimanan. Jauh-jauh hari kalangan pesantren, misalnya, telah memasukkan program pemberdayaan ekonomi riil ke para santri. Mereka secara teologis sudah ditanamkan pemahaman bahwa kemiskinan memudahkan Muslim terjerumus ke lembah kekufuran.

Saifullah Jusuf dan lawan politiknya, Kofifah, yang sama-sama dari kalangan nahdliyin tentu paham betul konsep teologis yang mengorelasikan antara kemiskinan dan kekufuran itu. Itu sebabnya mereka begitu antusias untuk berbicara strategi pemasaran, teknik produksi yang efisien ketika bertatap muka dengan warga yang kesehariannya adalah pembuat krupuk, trasi, jenang dan berbagai makanan tradisional lain.

Menyejahterakan warga dengan memfasilitasi mereka untuk bekerja lebih efisien agar penghasilan meningkat, syukur-syukur bisa menampah lapangan pekerjaan, adalah fungsi politik yang berdampak luas, mendalam dan positif.

Dengan kesejahteraan yang meningkat itulah warga dapat semakin berdaya dan mampu menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk pembangunan rumah ibadah, dan berangkat umroh atau haji atas kekuatan ekonomi pribadi, bukan atas bantuan negara seperti yang pernah dilakukan pemerintahan DKI Jakarta. (Sunyoto)