Zero Enemy SBY Bikin Radikalis Teroris Berkembang Biak

Jakarta, (WajahBaru 19/5/2018)  - M Zaki Mubarak, pengamat gerakan politik Islam dan terorisme yang juga dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016, tak lama setelah peristiwa bom Thamrin, mengungkapkan awal mula kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) bisa sampai ke Indonesia.

Ia menjelaskan, pada 2001 di Irak muncul ideologi jihad yang disebut Tauhid wal Jihad yang diperkenalkan oleh tiga orang, yaitu Abu Muhammad Maqdizi, Abu Musab Zarkowi, dan Abu Bakar Baghdadi yang kemudian mendirikan ISIS.

Orang pertama di Indonesia yang diketahui menyerap dan menyebarkan paham itu pada 2008 adalah Aman Abdurahman. Aman mampu menerjemahkan lebih dari 50 kitab karangan Abu Muhammad Maqdizi.

Pada 2008 Aman membentuk Jamaah Ansyharut Daulah (JAD), masuk sebagai anggota perkumpulan itu adalah Santoso alias Abu Wardah yang kemudian mendirikan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), berbasis di Poso, Sulawesi Tengah.

Juga ada Bahrumsyah yang memimpin Mujahidin Indonesia Barat (MIB). Perkumpulan ini didirikan Abu Roban, tewas dalam penyergapan di Batang, Jawa Tengah, pada 8 Mei 2013.

Ada pula Salim Mubarok Attamimi alias Abu Jandal, pernah bergabung dengan sayap Al Qaeda di Yaman. Ia kembali ke Indonesia pada 2013, lalu bergabung dengan ISIS dan pergi ke Suriah.

Nama lain adalah Bahrun Naim, berafiliasi dengan MIT pimpinan Santoso. Ia pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS pada 2014 sampai sekarang.

"Dari Bahrun Naim inilah muncul empat eksekutor bom Thamrin, Jakarta. Mereka adalah Afif alias Sunakim, Muhammad Ali, Dian J Kurniadi dan Ahmad Muhazin," ujarnya.

Sementara itu cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat pada tahun 2017 mengatakan bahwa maraknya radikalisme terorisme di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak terjadi begitu saja. Ia berpendapat, Jokowi hanya kena getah kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pak SBY itu kan Presiden yang mottonya zero enemy. Dia enggak mau konflik dengan siapa pun. Jadi ketika jelas ada radikalisme dan pelanggaran, dibiarkan saja," jelas Komaruddin dalam acara sarasehan kebangsaan dengan tema Saya Indonesia, Saya Pancasila, di Gereja Kristen Indonesia (GKI), Jakarta, Minggu 20 Agustus 2017.

Sikap ekstrem yang sudah ada dibiarkan. Akibatnya, menurut dia, terasa di pemerintahan Jokowi. Pemikiran ekstremisme berkembang. Ia menganalogikannya dengan kebakaran. Jika ada yang membakar, tapi sekelilingnya membiarkan, maka api tersebut menjadi besar.

"Ada ungkapan klasik begini, kelompok minoritas radikal itu ada karena ada mayoritas yang membiarkan itu terjadi," ucap Komaruddin.

Ketika sudah besar, persoalan radikalisme menjadi lebih sulit diatasi. Tantangan itulah yang kini dihadapi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (14/5) mengecam aksi teror bom yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo, serta meminta DPR untuk segera mengesahkan revisi UU Tindak Pidana Terorisme atau Presiden akan mengeluarkan Perppu apabila Revisi UU tersebut tidak kunjung disahkan hingga Juni 2018.

Hari Sabtu (19/5) Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Antiterorisme Supiadin Aries Saputra menyatakan optimistis DPR RI dan Pemerintah dapat menyelesaikan pembahasan RUU Antiterorisme pada pekan depan.

"Pembahasan pasal-pasal dalam RUU Antiterorisme pada Pansus sudah selesai, hanya tinggal menyetujui definisi terorisme," kata Supiadin pada diskusi ‘Polemik: Never Ending Terorist’ di Cikini, Jakarta, Sabtu (19/5).

Menurut Supiadin untuk pembahasan definisi terorisme, DPR RI sudah melobi Pemerintah dan sudah mendapat sinyal Pemerintah dapat menyetujui. Politisi Partai Nasdem ini optimistis pada rapat kerja antara Panja RUU Antiterorisme dengan Pemerintah, pada 23 Mei mendatang dapat mencapai kesepakatan.

"InsyaAllah pada rapat tanggal 23 Mei akan mencapai persetujuan. DPR RI hanya menunggu soal kesepakatan definisi terorisme saja," kata ketua Tim Perumus RUU Antiterorisme ini.

Purnawirawan Mayjen TNI ini menjelaskan, jika dalam rapat pada 23 Mei mendatang dapat disetujui, maka selanjutnya dibawa ke Tim Sinkronisasi ke Badan Musyawarah dan selanjutnya di bawa ke rapat paripurna untuk disetujui menjadi undang-undang.

Setelah disetujui DPR RI menjadi undang-undang, kata dia, maka selanjutnya akan disampaikan ke Presiden untuk dicatatkan pada lembaran Negara dan diberikan nomor undang-undang. (AF)