Khotib Dilarang Ceramah Politik Praktis


Jika tidak ada aral melintang, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin pada hari Kamis, 14 Juni 2018 akan memimpin sidang Isbath untuk menentukan kapan jatuhnya Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, meskipun hampir semua ummat Islam di Tanah Air diperkirakan merayakan Lebaran, Jumat (15/6).

Belasan juta bahkan mungkin puluhan juta Muslim dan Muslimah telah meninggalkan rumah mereka seperti dari Jakarta, Bogor, Lampung untuk mudik ke kampung atau tempat kelahirannya guna merayakan hari besar ini bersama keluarganya setelah selama satu tahun atau bahkan beberapa tahun tidak berkumpul. Arus mudik ini juga dilaksanakan oleh ribuan tenaga kerja Indonesia alias TKI yang mencari nafkah di Malaysia, Singapura, Hongkong hingga Arab Saudi.

Karena arus mudik yang setiap tahunnya terus bertambah, maka para pemudik berbelanja demi membawa oleh-oleh ke kampung halaman, mulai dari pakaian, makanan dan minuman hingga uang yang merupakan bukti bahwa kerja keras mereka tidaklah sia-sia. Akibatnya, begitu banyak pusat belanja, mal hingga pasar tradisional seperti Tanah Abang Jakarta yang dipadati oleh orang-orang yang membeli oleh-oleh demi keluarga di kampung serta untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Demi melayani masyarakat, maka Bank Indonesia (BI) mencetak dan kemudian menyiapkan uang receh puluhan triliunan rupiah agar dapat memenuhi kebutuhan rakyat yang acapkali bakal dibagi-bagikan di daerah tumpah darahnya. Sementara itu, jajaran Polri dengan dibantu prajurit-prajurit TNI dikerahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga masyarakat Indonesia terutama ummat Muslim yang sedang bergembira dapat berlebaran dengan rasa tenang.

Namun ternyata persiapan Lebaran itu tidak hanya dilakukan oleh aparat pemerintah dan juga warga negara biasa tapi juga pengurus Majelis Ulama Indonesia alias MUI.

Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin pada Selasa, 12 Juni menyelenggarakan jumpa pers. Melalui para wartawan, Ma'ruf menyampaikan imbauan kepada para khotib yang bakal menyampaikan khotbah atau ceramah pada Lebaran itu agar tidak menyampaikan pembicaraan yang bersifat politik praktis yang bisa menimbulkan perpecahan di kalangan ummat Islam.

Ma'ruf Amin amat berharap agar khotbah-khotbah itu justu ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ummat Islam kepada Allah SWT.

Ia menyerukan ummat untuk menjaga persatuan atau kohesivitas sosial apalagi bangsa ini memiliki banyak perbedaan seperti berlainannya aspirasi berbagai kelompok masyarakat. Perbedaan- perbedaan itu tidak perlu dijadikan dalih untuk saling mencerca ataupun memaki.

Kok MUI berbicara seperti itu? Pada tanggal 27 Juni 2018, akan berlangsung Pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di 171 daerah untuk memilih pasangan gubernur-wakil gubernur, kemudian bupati-wakil bupati hingga wali kota serta wakil wali kotanya. Pesta demokrasi selanjutnya bakal berlangsung pada bulan April tahun 2019 dengan berlangsungnya pemilihan presiden-wakil presiden, anggota legislatif mulai dari DPD, DPR RI hingga anggota DPRD tingkat I/provinsi hingga II/kabupaten atau kota.

Jadi bisa dibayangkan betapa sibuknya dan ruwetnya suasana poliitik di Tanah Air yang sangat tercinta ini pada bulan Juni mendatang dan pada April 2019. Untuk pilkada serentak saja, tidak kurang dari ribuan orang berambisi menjadi kepala daerah-- entah apa alasannya-- Bisa saja ada orang yang benar-benar ingin mengabdi kepada rakyat dengan menjadi gubernur, bupati ataupun wali kota.

Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan ada orang yang berambisi menjadi pejabat negara karena hanya membayangkan atau bermimpi mendapat gaji yang "aduhai" besarnya ditambah dengan rumah dan mobil dinas, ke mana-mana dikawal oleh ajudan dan polisi hingga dihormati dan disembah-sembah oleh rakyatnya.

Untuk merebut kursi empuk itu, para calon kepala daerah tersebut harus mencari dan kemudian merebut simpati pemimpin-pemimpin partai politik, walaupun ada peluang juga untuk menjadi calon dari kelompok perseorangan.

Berdasarkan pantauan WajahBaru, selama masa kampanye, orang- orang berambisi ini harus "menjual kehebatan" mereka kepada calon-calon pemilihnya agar gambarnya pada saat pilkada 'dicoblos' dalam proses pemilihan itu. Para peserta pilkada, pilpres serta pileg ini harus kelihatan "lebih hebat" dari calon lainnya agar calon pemilih menjadi terkesima.

Karena itu, bisa terjadi para calon tokoh masyarakat itu "tergoda" untuk menjelek- jelekkan lawan politiknya supaya calon pemilihnya "semakin terpesona" terhadap kelebihan mereka.

Khotbah bernuansa politik praktis Karena itu tidaklah mengherankan apabila Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia meminta para khotib atau penceramah agar tidak menyampaikan materi pidato yang bersifat atau mengandung unsur politik praktis tapi berbicara soal perlunya materi yang mengumumkan persatuan ummat Islam atau ukhuwah Islamiyah.

Ada beberapa atau banyak khotib yang merupakan anggota partai politik ataupun menjadi simpatisan calon kepala daerah, bakal calon anggota legislatif hingga presiden serta calon wakil presiden. Apabila para khotib itu menjadi anggota partai politik, simpatisan calon pimpinan di tingkat lokal maupun nasional, maka bisa diperkirakan khotbah mereka akan berbau "sponsor" yang mau tidak mau ditafsirkan bersifat politik praktis karena terlalu menonjol- nonjolkan calon favoritnya dan sebaliknya "menjatuhkan" atau menjelek-jelekkan lawan politiknya.

Apabila ada khotib yang berbuat seperti itu, maka sikap para pendengarnya bisa bermacam-macam, mulai dari memberikan dukungan atau malahan sebaliknya. Kalau situasi di satu tempat saja sudah beraneka ragam dan kemudian terbawa ke tempat-tempat lainnya, maka perbedaan-perbedaan itu bisa semakin melebar dan meluas.

Akibatnya, ummat Islam bisa menjadi terpecah-pecah atau bahkan terbelah dan bisa diperkirakan suasana tidak positif akan tumbuh atau bahkan semakin meluas. Karena itu tak mengherankan jika Ma'ruf Amin amat berharap agar khotib-khotib jangan ngomong tentang hal-hal yang bersifat politik praktis.

Pilkada, pileg hingga pilpres memang sangat penting dalam menjadikan proses demokrasi semakin mulus dan lancar namun pesta demokrasi itu berjalan hanya setiap lima tahun. Padahal ada tugas- tugas lain yang jauh lebih penting bagi para khotib bahwa kehidupan ummat Islam dan ummat beragama lainnya di Tanah Air harus semakin baik dan mantap.

Kehidupan di bidang ekonomi masih menyulitkan puluhan juta orang Indonesia, karena mereka harus pontang-panting mencari uang sekadarnya demi menghidupi istri dan anak-anaknya akibat harga sembako yang acapkali terus melonjak-lonjak. Belum lagi jutaan warga masih harus kerepotan mencari pekerjaan tetap supaya tidak menjadi penganggur terbuka atau tertutup.

Belum lagi masih banyak orang tua yang merasa kerepotan mencari kursi sekolah agar anak-anak mereka semakin pintar tapi juga tawadhu atau rendah hati, serta bagaimana mencari rumah atau tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kantong.

Jadi, ajakan MUI agar para khotib tidak berkhotbah tentang hal-hal bersifat politik praktis perlu dipertimbangkan secara serius dan kemudian dilaksanakan, sehingga tidak hanya bermanfaat saat ummat Islam mendengarkan khotbah Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah tapi juga hari-hari berikutnya hingga lebaran-lebaran berikutnya. (Arnaz Firman)