Politik Identitas Tak Punya Masa Depan


Jakarta, 17/7 (WajahBaru) - Para aktivis prodemokrasi, kaum minoritas, penganjur paham kebangsaan tampaknya tak perlu lagi khawatir bahwa politik Indonesia akan menjauh dari demokrasi dan mendekat pada politik identitas yang berkelindan dengan anasir primordialisme dan sektarianisme.

Bukti paling mencolok bahwa politik identitas tak akan berkembang di Indonesia bisa dilihat pada perolehan suara partai-partai politik yang mengusung ideologi keagamaan dalam berebut kekuasaan.

Sejak era reformasi, partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) tak pernah meraih lebih dari 50 persen suara dalam pemilu meskipun suara perolehan semua parpol itu digabung.

Yang mendapat suara mayoritas justru parpol berideologi kebangsaan yang tak punya afiliasi dengan agama, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrat.

Fakta tentang masa depan yang cerah buat demokrasi sekaligus kelam bagi politik identitas diperkuat oleh hasil penelitian tentang perilaku pemilih di Indonesia yang dilakukan periset politik, Saiful Mujani, selama kurang lebih 20 tahun, yang dituangkannya dalam dua buku terbarunya, yakni "Voting Behavior In Indonesia Since Democratization " dan "Piety and Public Opinion". Penerbitan buku itu melibatkan indonesianis R. Williem Liddle dan Tom Pepinsky.

Namun, isu agama yang menjadi roh politik identias selalu diembuskan oleh politikus untuk merayu pemilih dari kalangan Muslim sebagai penduduk mayoritas.

Menurut Saiful, pemilih Muslim berlaku rasional ketika menentukan pilihan politiknya. Secara keseluruhan, faktor kualitas keislaman pemimpin tak pernah jadi pertimbangan dalam mencoblos.

Itu sebabnya, Amien Rais yang bernaung di PAN, yang bersaing dalam Pemilihan Presiden 2004, tak meraih kemenangan. Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat adalah pemenang pemilu.

Padahal, kata Saiful, Amien lebih kuat keislamannya ketimbang SBY.

Tentu pandangan Saiful itu kontras dengan fenomena yang terjadi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, yang dimenangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung koalisi tiga parpol.

Meskipun dalam koalisi itu ada Partai Gerindra yang lebih nasionalis ketimbang religius, publik sepakat bahwa kemenangan Anies-Sandi itu berkat manuver PKS, PAN yang kental warna keislamannya selain tentunya faktor Basuki Tjahaja Purnama yang melakukan "blunder" politis lewat ucapan-ucapannya.

Pengamat politik Fachry Ali mengatakan Saiful Mujani perlu melanjutkan penelitiannya tentang perilaku pemilih dengan memasukkan fenomena Pilgub DKI Jakarta 2017, yang memperlihatkan bahwa politik identitas justru yang meraih kemenangan.

Menanggapi Fachry, pendiri lembaga riset SaifulMujani Research and Consulting itu, mengatakan fenomena Pilgub DKI 2017 tersebut kausistik.

Kemenangan Anies, bagi Saiful, lebih karena faktor Ahok yang pernyataan-pernyataannya merugikan diri. Ahok juga melakukan banyak penggusuran, penertiban kawasan yang langsung membuat kelompok-kelompok sosial di DKI menjadi korban. Bagi Saiful, kasus DKI ini tak akan terjadi untuk skala pemilu nasional. Dengan demikian apa yang dinamakan populisme Islam juga tak akan terjadi dalam pemilu nasional.

Yang menarik, dalam rivalitas berebut kursi di Istana, tak pernah antara capres Muslim berhadapan dengan non-Muslim. Selalu Muslim lawan Muslim. Dan yang lebih islami belum tentu mengalahkan yang kurang islami. Begitulah pengamatan dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.

Sebetulnya, hasil penelitian Saiful itu sudah menjadi pengetahuan umum. Para politikus pun menyadari bahwa paham kebangsaan, bukannya paham religius yang sektarian, yang menjadi arus utama pilihan politik rakyat. Itu sebabnya mayoritas partai baru peserta Pemilu 2019 lebih condong berhaluan kebangsaan, bukan sektarian.

Politik identitas, dalam hal ini identitas keagamaan, memang tak kompatibel dengan demokrasi. Ini bukan berarti agama tak bisa berdamai dengan demokrasi. Yang menjadi soal dalam politik identitas adalah penonjolan kriteria kualitas pemimpin yang didasarkan pada identitas agama. Mestinya, kriteria yang ideal adalah tawaran program yang memakmurkan warga yang kurang makmur terlepas dari identitas keagamaan.

Demokrasi berurusan dengan keutamaan warga secara umum bukan terkotak-kotak berdasarkan identitas iman mereka. Jadi pemimpin politik yang paling ideal adalah yang berkampanye dengan tawaran program, bukannya mengeksploitasi sentimen keagamaan warga.

Politik identitas hanya melahirkan perpecahan, sedangan politik kebangsaan mempererat persatuan. Syukurlah, publik secara nasional sejak reformasi digulirkan memperlihatkan keberpihakannya kepada demokrasi dan tak memberi ruang untuk berkembang bagi politik identitas.

Kini, persoalannya tinggal di tangan elite politik, terutama mereka yang selama ini berusaha meraih suara dengan mengusung isu keagamaan dalam kampanye menjelang pemilu. Cukup menarik bahwa hasil Pilkada Serentak 2018 tidak memperlihatkan menguatnya politik identitas.

Seperti dikatakan Saiful bahwa kontestan yang menang dalam pilkada lebih karena popularitas figur yang dipandang memiliki kemampuan memimpin, bukan karena aspek primordialisme keagamaan mereka.

Tentu anasir primordialisme dalam politik Indonesia tak sepenuhnya diabaikan. Itu yang membuat beberapa calon pemimpin politik daerah yang berlatar paham kebangsaan memilih pasangan wakilnya dari kaum berlatar belakang keagamaan yang kuat. Namun hal ini bukan faktor utama. (M Sunyoto)