Retorika Asumsi Menjelang Pilpres 2019


Untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, para politikus dan kelompok pendukung yang sedang bertarung kerap mengeksplorasi segala macam cara dan jalan demi meraih target politik mereka.

Salah satu jalan yang ditempuh adalah memakai retorika asumsi, dugaan yang didasarkan pegalaman empiris, namun tak bisa digunakan sebagai parameter jitu yang menjamin realisasinya.

Dalam lalu lintas perbincangan publik yang memuat anasir kampanye untuk memenangkan sang idola, kedua kubu yang berlaga dalam Pemilihan Presiden 2019, yakni pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Maruf Amin versus Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sama-sama menebarkan retorika asumsi di forum-forum pubik, baik di media sosial, media massa arus utama maupun program tayang bincang di radio dan televisi.

Retorika asumsi dari kubu petahana antara lain berbunyi: Jika Prabowo menang dalam pencoblosan pada 17 April mendatang, proyek infrastruktur yang masif dan belum rampung boleh jadi tak akan dilanjutkan dan dibiarkan mangkrak.

Mengapa kubu petahana, setidaknya di tataran pendukung, memproduksi asumsi demikian? Tujuannya tentu untuk mendegradasi kesanggupan kubu penantang dalam menuntaskan program-program yang kesinambungannya sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh publik.

Publik yang secara politis tidak masuk dalam pendukung kedua kubu, katakanlah kaum massa mengambang yang masih pikir-pikir dalam menentukan pasangan capres-cawapres, dalam menyikapi retorika asumsi di atas, boleh jadi bisa memaklumi nalar di balik asumsi itu.

Dalam sejarah perpolitikan, selalu ada penguasa baru yang tak hendak melanjutkan program-program yang sudah dikerjakan pemerintahan sebelumnya. Penguasa demikian sengaja melakukan diskontinuitas untuk membangun ikon proyek barunya sendiri.

Sekali pun demikian, asumsi tetaplah asumsi. Dalam konteks Pilpres 2019, belum pernah ada pernyataan politik resmi dari kubu Prabowo yang mengonfirmasi asumsi itu bahwa kelak jika pihaknya memenangi Pilpres 2019, semua proyek infrastruktur yang kini sedang dikerjakan, khususnya yang masih belum rampung hingga 2019, tak akan dilanjutkan pembangunannya.

Retorika asumsi yang tak kalah gencarnya yang dilontarkan di media sosial adalah kemungkinan kembalinya Era Soeharto bila Prabowo menang pilpres. Yang menarik, untuk asumsi yang satu ini, bukan cuma dimunculkan oleh kubu pendukung petahana, yang hendak mendegradasi elektabilitas lawan, tapi juga disuarakan politikus yang berada di koalisi pendukung Prabowo, yakni Titiek Soeharto.

Dalam kasus ini, sebuah retorika asumsi bisa dimaknai secara negatif sekaligus positif. Artinya, kubu pendukung petahana memaknai Era Soeharto sebagai zaman penuh penindasan, penghilangan nyawa dan penculikan aktivis prodemokrasi. Sementara Titiek memaknai bahwa Era Soeharto adalah periode pembangunan yang teratur, makmur dan stabilitas terjamin.

Lalu apa retorika asumsi yang dilontarkan kubu pendukung Prabowo dalam mendegradasi elektabilitas petahana? Beberapa hal yang bisa disebut, antara lain asumsi bahwa bila Jokowi menang dalam Pilpres 2019, tenaga kerja asing dari China akan kian marak dan menggusur para pekerja domestik.

Retorika asumsi yang paling fenomenal, yang dilontarkan oleh Prabowo sendiri dalam upaya memengaruhi pemilih adalah bahwa Indonesia akan punah jika dia kalah dalam Pilpres 2019.

Melontarkan retorika asumsi dalam kampanye politik tentu ditenggang oleh demokrasi. Sebagai asumsi, publik bisa menilainya sebagai sebuah kemungkinan, yang bisa terealisasi atau tetap jadi utopia.

Karena pembuktiannya masih menanti sampai tiba waktunya di masa depan, retorika asumsi setidaknya tak sejahat retorika fitnah alias dusta dalam kampanye.

Retorika asumsi adalah variasi lain dari kampanye yang bernada janji-janji politik. Sebetulnya, janji politik pun mengandung anasir asumsi. Bedanya, retorika asumsi cenderung menyasar ke arah lawan politik. Jika janji politik arahnya adalah ramalan yang akan diwujudkan oleh pembuat janji, retorika asumsi adalah sebentuk ramalan yang akan terjadi atau diwujudkan oleh lawan politik.

Yang perlu diwaspadai oleh kedua kubu yang berlaga dalam Pilpres 2019 adalah ikhtiar untuk menjaga rasionalitas saat melontarkan retorika asumsi. Persoalannya, retorika asumsi bisa muncul secara liar, tak bisa dikendalikan oleh masing-masing jajaran resmi tim sukses. Retorika asumsi yang tak rasional justru jadi semacam bumerang yang menghantam dan menurunkan elektabilitas kubu sendiri.

Itu sebabnya, dalam perang strategi kampanye Pilpres, retorika asumsi yang sangat irasional pun bisa diproduksi untuk menghantam kubu pembuat asumsi itu sendiri dengan anggapan akan memperoleh keuntungan dari ketaktahuan publik.

Revolusi kemajuan teknologi informasi, dengan semakin banyaknya saluran berkomunikasi, kian memungkinkan pegiat politik untuk melakukan trik-trik kampanye yang mengecoh persepsi khalayak. Itu seperti maraknya produksi hoaks yang bisa diproduksi siapa saja untuk tujuan apa saja.

Dalam konteks inilah pendewasaan diri publik lewat berbagai program literasi sangat dibutuhkan. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang terus memberikan pencerahan menjelang pencoblosan tentu punya andil besar dalam hal ini.

Akan menjadi masalah jika lembaga swadaya masyarakat yang memberikan pencerahan itu merupakan perpanjangan tangan lembaga politik yang jelas-jelas punya kepentingan untuk memenangkan kubu yang didukungnya.

Yang ideal, mereka yang terlibat dalam ikhtiar pencerahan bagi pemilih yang berada di kalangan akar rumput adalah kaum cendekia yang tak memperlihatkan kecenderungan pilihan politik mereka. (WajahBaru - M. Sunyoto)